Akuntansi Perbankan di Indonesia Rawan Penyimpangan

Saat ini hanya sekitar 30 persen dari seluruh industri perbankan nasional yang telah menerapkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 dan 55 (revisi 2006) yang ditargetkan dapat diimplementasikan pada tahun 2010.

Padahal dengan penerapan standar akuntansi baru ini, maka transparansi keuangan perbankan bisa ditingkatkan sehingga bisa meminimalisir penyelewengan atau penipuan laporan keuangan.

PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) merupakan laporan keuangan yang mencerminkan standar akuntansi yang diterima dan berlaku untuk umum dimana mengatur instrumen keuangan dengan standar internasional hasil dari adopsi International Financial Reporting Standar (IFRS).

Ketua umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono mengatakan PSAK 50 dan 55 sudah menjadi kesepakatan dan tidak ada alasan mau tidak mau untuk mengikuti standar internasional ini.

“Berdasarkan survei Perbanas dari kebijakan dan prosedur, industri perbankan nasional yang telah menerapkan PSAK 50 dan 55 secara rata-rata baru sekitar 30 persen,” ujar Sigit dalam Seminar Implementasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) di Hotel Shangrila, Jakarta, Rabu (21/10/2009).

Sigit menambahkan, dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah menguasa PSAK tersebut hanya sekitar 45 persen. “Dan untuk sistem informasi manajemen perbankan atau infrastruktur baru sekitar 30 persen,” ungkapnya.

Dikatakan Sigit survei yang dilakukan oleh anggota Perbanas dimana mewakili 90 persen industri perbankan di Indonesia, sulitnya penerapan PSAK ini didasarkan oleh aspek-aspek teknis.

“Ada dua aspek teknis dimana perbankan sulit untuk menerapkan PSAK 50 dan 55, yakni mengenai mark to market berdasarkan bid dan ask price dimana sebelumnya berdasarkan middle rate (aset bank dan kewajiban bank),” jelasnya.

Sigit menjelaskan, industri perbankan merasa ada suatu kebingungan dimana penggunaan mark to market harus didalami betul, apakah menggunakan bid dan ask price atau berdasarkan aset dan kewajiban bank (middle rate ), ini penting karena berdampak signifikan pada laporan keuangan perbankan.

Selain itu yang kedua menurut Sigit yakni aspek teknis pencadangan atau provisioning . “Hal ini mesti dicarikan solusinya, karena tidak adanya kesamaan antara bank yang satu dengan yang lain, kemudian di BI sendiri serta di perpajakan. Semua menggunakan mekanisme pencadangan yang berbeda,” jelasnya.

Comments are closed