DSAK-IAI Kembali Meluncurkan Standar Akuntansi Baru dan Mencabut Standar Akuntansi Koperasi dan Ekuitas

Jakarta, 18 November 2010. Dalam rangka menyelesaikan konvergensi IFRS 2012, DSAK-IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia) kembali mengadakan pemaparan publik (public hearing) 7 Exposure Draft DSAK pada Kamis, 18 November 2010 di Graha Niaga, Financial Hall Jakarta. Tujuh produk tersebut adalah 2 PSAK yang mengacu ke standar Akuntansi internasional IFRS/IAS (International Financial Reporting Standards/International Accounting Standard), 2 Interpretasi SAK (ISAK) mengacu ke SIC/IFRIC (Standard Interpretation Commitee/International Financial Reporting Interpretation Committee) dan 2 pernyataan pencabutan beberapa PSAK dan ISAK.

Pemaparan publik dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta dari berbagai perwakilan industry, kantor akuntan publik, akademisi dan juga anggota Ikatan Akuntan Indonesia. Anggota DSAK-IAI yang hadir dalam kegiatan tersebut menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta public hearing.

Daftar Exposure Draft yang dijelaskan dalam pemaparan public tanggal 18 November lalu adalah:

• ED PSAK 34 (revisi 2010): Kontrak Konstruksi
• ED PSAK 45 (revisi 2010): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
• ED ISAK 19: Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
• ED ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estate
• ED PPSAK 6: Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Penentuan Harga Pasar Dividen, ISAK 2: Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham, ISAK 3: Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan
• ED PPSAK 7: Perjanjian Kontruksi Real Estate
• ED PPSAK 8: Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Koperasi

Konvergensi IFRS merupakan salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 Forum. Pertemuan G20 di London, 2 April 2009 menghasilkan 29 kesepakatan, dimana salah satu kesepakatan tersebut mengenai Strengthening Financial Supervision and Regulation. Kesepakatan tersebut berisi “to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high-quality global accounting standards.” Tentu saja hal ini bukan tugas DSAK IAI saja sebagai penyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia, namun melibatkan seluruh pihak yang terkait yaitu dari perpajakan, Bapepam LK, perbankan, auditor, aktuaris dan pihak lain sehingga nantinya SAK berbasis IFRS bisa sejalan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Dukungan dan kesamaan visi konvergensi IFRS dari seluruh pihak akan mempermudah proses konvergensi IFRS di Indonesia dan tentu saja akan mempermudah implementasi standar akuntansi keuangan itu sendiri.

Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai produk-produk yang telah dikeluarkan
• ED PSAK 34 (revisi 2010): Kontrak Konstruksi
• ED PSAK 45 (revisi 2010): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

Secara umum tidak ada perbedaan yang substansial antara PSAK 34 (1994) dengan ED PSAK 34 (revisi 2010), mengingat belum ada perubahan yang substansial atas IAS 11. Perubahan hanya terjadi pada konsep biaya, yaitu atribusi dan alokasi biaya ke kontrak dan elemen biaya yang dibebankan kepada pelanggan.

Seperti yang diketahui bahwa IFRS tidak mengatur secara khusus akuntansi untuk entitas nirlaba. Sehingga PSAK 45 (revisi 2010) dihadirkan untuk mengatur masalah penyajian laporan keuangan untuk entitas nirlaba. PSAK 45 (revisi 2010) dapat digunakan oleh lembaga pemerintah dan unit sejenisnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
Namun entitas nirlaba yang tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan dapat menggunakan SAK ETAP. Dan DSAK IAI pun berencana untuk membuat SAK Nirlaba sebagaimana SAK ETAP yang mengatur seluruh aspek akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan termasuk penyajian laporan keuangan). Di masa mendatang, SAK akan dibagi menjadi SAK Umum (berbasis IFRS), SAK ETAP (berbasis IFRS untuk SME), dan SAK Nirlaba. Dan khusus untuk entitas nirlaba yang merupakan lembaga pemerintah atau sektor publik akan dikerjasamakan dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

• ED ISAK 19: Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
• ED ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estate

Isu utama yang dibahas dalam ED ISAK 19 adalah bagaimana mengintepretasikan persyaratan “…disajikan dengan persyaratan unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan” di PSAK 63 ketika entitas menerapkan PSAK 63 dan bagaimana mencatat pos pajak tangguhan awal dalam laporan keuangan yang disajikan kembali.

ED ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate per 1 Januari 2009, kecuali terkait dengan tanggal efektif. Perubahan ketentuan dalam ED ISAK 21 dibandingkan dengan PSAK 44 akan berdampak terhadap laporan keuangan entitas yang sebelumnya menerapkan PSAK 44, persiapan yang diperlukan untuk menerapkannya, dan kajian atas dampak terhadap perjanjian real estat yang sudah ada dan akan dilakukan.

• ED PPSAK 6: Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Penentuan Harga Pasar Dividen, ISAK 2: Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham, ISAK 3: Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan
• ED PPSAK 7: Pencabutan PSAk 44: Perjanjian Kontruksi Real Estate
• ED PPSAK 8: Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Koperasi

Pencabutan ketiga PSAK ini berdasarkan beberapa alasan yaitu dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (International Financial Reporting Standards atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK yang sudah ada pengaturannya dalam SAK lain. Untuk PPSAK 6, pencabutan dilakukan karena adanya pertentangan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain undang-undang tentang perseroan terbatas akibat perubahan undang-undang tersebut.

PPSAK 7 bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat karena inkonsistensi dengan SAK lain. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas menerapkan SAK lain terkait, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, khususnya ketentuan transisi yang diatur dalam SAK tersebut.

PPSAK 8 dikeluarkan untuk melakukan Pencabutan PSAK 27 mengenai Akuntansi Koperasi. PSAK 27 adalah PSAK khusus untuk koperasi yang mengatur transaksi setoran anggota koperasi, usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada badan usaha Koperasi, Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

IAI mengunang segenap masyarakat untuk memberikan komentar dan tanggapan atas exposure draft yang telah dikeluarkan. Semua exposure draft dapat diunduh secara gratis dari situs web IAI: www.iaiglobal.or.id. Masyarakat dapat mengirimkan tanggapan atas ED SAK melalui surat ke Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng 10310, melalui email email ke dsak@iaiglobal.or.id, atau melalui fax ke 021-3152139. DSAK IAI sangat mengharapkan tanggapan beserta alasan dan dampaknya atas penerapan ED SAK.

Pertanyaan mengenai public hearing maupun produk DSAK lainnya dapat dilayangkan ke Ersa Tri Wahyuni, Divisi Teknis IAI dengan email ersa@iaiglobal.or.id.

Tentang IAI
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah satu-satunya organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 di Jakarta. Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggungjawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.

Comments are closed